Masyarakat kita mempunyai kebiasaan latah, mengikuti apa yang orang lain lakukan, ingin memiliki apa yang orang lain punyai, tanpa melihat sejauh mana mereka bisa melakukan dan sepenting apa hal tersebut bagi diri mereka.
Begitu halnya dengan masyarakat penerima program pemberdayaan atau bantuan dari pemerintah. Banyak bentuk kegiatan dilakukan dengan harapan mampu memberdayakan mereka, mampu memberikan hal yang lebih bai bagi mereka. Namun tidak sedikit dari semua itu hanya sekadar formalitas untuk menuntaskan program (kalau tidak mau dibilang menghabiskan dana dan anggaran) yang berakhir pada tidak ada impact nyata setelah kegiatan tersebut dilakukan dilakukan.
Kita ambil contoh dalam sebuah program Pelatihan yang digulirkan oleh Pemerintah, yang dikelola sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat setempat. Dalam topic pelatihan tersebut adalah pelatihan ketrampilan untuk Perempuan miskin. Karena tidak ingin diribetkan dengan permasalahan Need Assessment, dan lain-lain, LSM tersebut langsung saja mengajak kelompok perempuan yang ada di sebuah desa untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dan bentuk pelatihan itu pun juga tidak dikomunikasikan sebelumnya dengan kelompok sasaran. Jadinya dalam satu desa terdapat tiga kelompok pelatihan yang semuanya melakukan bentuk pelatihan yang sama yaitu Pelatihan Membuat Kue/Roti.
Pelatihan berjalan dengan lancer, tanpa kendala yang berarti, hingga masa pelatihan berakhir. Semua peserta mendapatkan sertifikat pelatihan dari dinas terkait, juga mendapatkan bantuan peralatan sekadarnya.
Namun permasalahan baru muncul saat LSM tersebut sudah tidak berada di desa tersebut.
Permasalahan pertama; anggota kelompok meributkan kepemilikan peralatan yang diperbantukan karena memang tidak ada perjanjian sebelumnya. Kedua, ketika memulai usaha tersebut anggota kelompok menemui kesulitan dalam penyediaan bahan baku karena memang desa mereka jauh dari kota. Selain itu, muncul juga permasalahan bahwa mayoritas anggota kelompok tersebut enggan melakukan atau meneruskan ketrampilan tersebut menjadi bentuk usaha karena memang mereka tidak merasa membutuhkan ketrampilan tersebut. Ketika mereka sudah mengetahuinya, mereka juga merasa cukup. Dan berbagai permasalahan lain yang bisa jadi muncul karena memang kurang tepatnya pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.
Dari pengalaman tersebut, alangkah baiknya jika kita melakukan sebuah pemberdayaan, apapun bentuk kegiatan yang akan kita lakukan, terlebih dahulu kita memahami kondisi masyarakat tersebut secara menyeluruh. Selain itu pemahaman akan permasalahan yang mereka hadapi harus benar-benar matang sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Pemahaman akan potensi local juga sangat penting sehingga kasus seperti ketidaktersediaan bahan baku dalam kasus diatas tidak akan terjadi. Kalau dalam suatu daerah memiliki potensi local Pisang yang melimpah dan belum diolah, maka alangkah baiknya jika mengadakan pelatihan ketrampilan tentang cara pengolahan Pisang.
Hal penting berikutnya adalah memahamkan kepada masyarakat tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Mengikuti pelatihan ketrampilan jika didasarkan pada keinginan, mana kala mereka telah mendapatkan pelatihan, setelah pelatihan selesai maka mereka juga akan membiarkan hasil pelatihan tersebut. Berbeda dengan Kebutuhan. Jika mereka melakukan pelatihan dengan dasar kebutuhan untu mengerti dan akan menggunakan sebagai modal usaha, maka saat pelatihan selesai, mereka juga akan meneruskan pelatihan tersebut. Dalam kata lain pelatihan yang dilakukan tidak mubadir.
Penegasan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, kita sebagai pelaku harus memahami secara menyeluruh kondisi masyarakat sasaran adalah hal mutlak. Perencanaan yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kondisi mereka. Bukan hanya sekadar ‘pesanan’ penyandang dana. Semoga kita bisa lebih baik dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, dan kita juga semakin berdaya dengan tidak berhenti belajar dari hal yang baru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar